
Hari ke-4 Penyuluhan Hukum Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Dengan Tema Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kamis 09 Oktober 2025 Pukul 08.30 WIB, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Kab.Sukoharjo telah dilaksanakan Penerangan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Bahwa Hadir dalam kegiatan rapat tersebut
1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo Dr. Titin Herawati Utara,S.H.M.H.
2. ?Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo ST.,MT.
3. ?Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukoharjo Drs. FX. Toni Sri Buntoro, M.M.
4. ?Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo Aji Rahmadi,S.H.,M.H.
5. ?Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo Adityas Tamtomo, SH.,MH
5. ?Perwakilan Staff bagian DPUPR Kab. Sukoharjo dan Dishub Kab. ?Sukoharjo.
Bahwa Penerangan hukum ini merupakan bentuk inovasi Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang bekerjasama dengan Bagian Hukum pada Setda Kab. Sukoharjo yang bertujuan untuk pencegahan atau upaya preventif Kejaksaan dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi bagi aparatur daerah Pemerintahan Kab. Sukoharjo. Tujuan lainnya adalah sebagai pengingat kembali praktik-praktik apa saja yang tergolong perbuatan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi, yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh), yaitu : kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.
Diharapkan dengan pemberian penerangan hukum ini memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pencegahan korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, kepada para aparatur daerah Pemerintahan Kab. Sukoharjo.